Menkumham hentikan sementara Kepala Rutan Cipinang

menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham), amir syamsudin, memutuskan memutus akan tetapi kepala properti tahanan (karutan) cipinang jakarta, syaiful sahri, per 22 april 2013.

benar, karutan cipinang diberhentikan tetapi sebab menyerahkan izin nazaruddin beranjak rutan cipinang, papar amir dengan layanan pesan singkat pada jakarta, senin.

langkah tersebut, berdasarkan sekretaris jenderal kementerian hukum serta ham bambang rantam sariwanto, diselenggarakan sebab terpidana kasus suap wisma atlet, m. nazaruddin, yang seharusnya ditahan pada rumah tahanan tersebut berada selama luar rutan yakni selama rumah sakit abdi waluyo jakarta.

pemberhentian sementara ini diselenggarakan pada rangka evaluasi serta penilaian menyeluruh pada kejadian tersebut yaitu apakah pas agama serta tidak, hasil evaluasi akan tetapi, menkumham mengambil kebijakan penggantian kepala rutan cipinang, katanya.

Informasi Lainnya:

menurut bambang, tindakan itu adalah bagian dari komitmen penanganan dan pemberantasan korupsi.

menkumham harapkan narapidana korupsi tidak menjadikan sakit dijadikan alasan yang dibuat-buat untuk beranjak daripada rumah tahanan atau lapas, ungkap bambang.

sebelumnya, berdasarkan pemeriksaan dokter pada rutan cipinang nazaruddin telah menderita sakit yang kemudian didiagnosa dijadikan sakit batu empedu.

pada 11 april 2013, nazaruddin berobat ke properti sakit abdi waluyo juga dari 20 april 2013, mantan bendahara publik partai demokrat itu sudah dikembalikan ke rutan cipinang.

istri nazaruddin, neneng sri mulyani, pekan kemarin juga dibolehkan dengan majelis hakim yang menyetujui neneng berobat ke rs abdi waluyo setiap selasa-kamis agar masa dan tak sempit.

juru bicara komisi pemberantasan korupsi johan budi menyatakan kiranya kewenangan pemberian izin terhadap narapidana agar berobat berada pada kementerian hukum dan ham.

memang nazaruddin masih menjadi tersangka di kpk supaya jumlah tindak pidana pencucian biaya tapi kewenangan perihal izin berada pada kemenkumham tapi kami himbau supaya berbagai pihak supaya narapidana persentasi korupsi tak diberikan treatment yang biasa, tutur johan.

nama rs abdi waluyo seringkali sebagai toko boneka tersangka angka korupsi semisal hartati murdaya, angelina sondakh, m nazaruddin, amran batalipu serta neneng sri wahyuni, padahal kpk maupun pengadilan biasa merujuk rs polri untuk pembantaran.